Biaya Perkara
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 88/KPN/W-24-U1/KU1.4/IX/2024 yang dapat diunduh pada tautan berikut.
- Beranda
-
Tentang Pengadilan
- Pengantar Dari Ketua Pengadilan
- Visi Misi Pengadilan
- Profil Pengadilan
- Profil Hakim dan Pegawai
- Profil Role Model dan Agen Perubahan
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Sistem Pengelolaan Pengadilan
- PTSP
- Layanan Disabilitas
- Tata Tertib Pengadilan
- Informasi Perkara
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan
-
Layanan Publik
- Standar Pelayanan Badilum
- Jam Kerja
- Jadwal Sidang
- Prosedur Permohonan Informasi
-
Laporan
- Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
- Laporan Tahunan
- Laporan Survei Harian
- Laporan Keuangan
- Laporan Pelayanan Informasi Publik
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- Laporan SKM
- Laporan SPAK
- Laporan Sisa Panjar
- Pengumuman
- Pengaduan Layanan Publik
- e-Brosur
- Indeks Persepsi Anti Korupsi
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Standar Operasional Prosedur
- Daftar Informasi Publik
- Peminjaman dan Pengambilan Arsip Berkas Perkara
-
Layanan Hukum
- Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
- Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
- Prosedur Eksekusi
-
Hak-hak Masyarakat
- Hak-hak Pokok Dalam Proses Peradilan
- Hak-hak Tersangka dan Terdakwa
- Hak-hak Penasihat Hukum
- Hak-hak Pelapor dan Terlapor
- Hak Pihak Ketiga
- Hak-hak Para Pihak Yang Berhubungan Dengan Peradilan
- Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi
- Hak Atas Biaya Perkara Cuma-cuma (Prodeo)
- Hak Bantuan Hukum
- Berita
- Hubungi Kami
- Reformasi Birokrasi