Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Denpasar. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
"TAKSU" Transparan, profesionAl, Komitmen, efektif dan efeSien, akUntabel
Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.
Situs Pengadilan Negeri Denpasar memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya
PN Denpasar mendapatkan IKM 95,07 (skala 100) atau 3,80 (skala 4) pada Triwulan 1 Tahun 2021. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami
PN Denpasar mendapatkan IPAK 95,24 (skala 100) atau 3.81 (skala 4) pada Triwulan 1 Tahun 2025. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.
PN Denpasar mendapatkan Nilai ZI Persepsi Kualitas Pelayanan 99,88 (skala 100) atau 4,00 (skala 4) pada Triwulan 1 Tahun 2025. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami
PN Denpasar mendapatkan Nilai ZI Persepsi Anti Korupsi 100% (skala 100) atau 4,00 (skala 4) pada Triwulan 1 Tahun 2025. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami
Sehubungan dengan adanya Libur Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus Tahun 2025, maka pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Denpasar ditiadakan pada tanggal 29 Mei 2025 s/d 30 Mei 2025.
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut
Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona
Intergritas - Area I Manajemen Perubahan
AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area II Manajemen Penataan Tata Laksana
AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area III Penataan Manjemen SDM
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area IV Penguatan Akuntabilitas SDM
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area V Penguatan Pengawasan
AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas -LKE ZI
INOVASI PENGADILAN
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zone Integritas - Inovasi Pengadilan
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Dokumentasi video kegiatan, agenda, dan program yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Lihat Semua Video