• SELAMAT DATANG

    Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Denpasar. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

  • MOTTO PENGADILAN NEGERI DENPASAR

    "TAKSU" Transparan, profesionAl, Komitmen, efektif dan efeSien, akUntabel

  • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

    Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.

  • MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL



    Situs Pengadilan Negeri Denpasar memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

  • Maklumat Pelayanan

    Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya

  • Maklumat Layanan Informasi Publik

  • Indeks Kepuasan Masyarakat

    PN Denpasar mendapatkan IKM 97,22 (skala 100) atau 3,89 (skala 4) pada Triwulan 3 Tahun 2024. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami

  • Indeks Perspeksi Anti-Korupsi

    PN Denpasar mendapatkan IPAK 99,56 (skala 100) atau 3.98 (skala 4) pada Triwulan 3 Tahun 2024. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.

  • Indeks ZI Persepsi Kualitas Pelayanan

    PN Denpasar mendapatkan Nilai ZI Persepsi Kualitas Pelayanan 100,00 (skala 100) atau 4,00 (skala 4) pada Triwulan 3 Tahun 2024. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami

  • Indeks ZI Persepsi Anti Korupsi

    PN Denpasar mendapatkan Nilai ZI Persepsi Anti Korupsi 100,00 (skala 100) atau 4,00 (skala 4) pada Triwulan 3 Tahun 2024. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami

  • Permakluman

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area I Manajemen Perubahan

AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area II Manajemen Penataan Tata Laksana

AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area III Penataan Manjemen SDM

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area IV Penguatan Akuntabilitas SDM

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area V Penguatan Pengawasan

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :​​​​​​​
Zona Integritas -LKE ZI

INOVASI PENGADILAN
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zone Integritas - Inovasi Pengadilan

Berita PN Denpasar

Loading...

Pengumuman

Pengumuman PN Denpasar

Loading...

Pengumuman Mahkamah Agung

Loading...

Panggilan Sidang Umum

Loading...

Jadwal Sidang Hari Ini

Loading...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Galeri Video PN Denpasar

Dokumentasi video kegiatan, agenda, dan program yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Lihat Semua Video
Fondasi Baru Asn: Berakhlak
Ucapan Selamat Atas Peluncuran Tahapan Dan Jadwal Pemilu 2024
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Denpasar 2022